Di balik gelar "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa" yang tersemat pada seorang guru, rupanya banyak persoalan mendasar yang dialami oleh guru yang hingga saat ini belum dapat diurai. Persoalan kesejahteraan dan kepastian kerja bagi seorang guru berlebel "honorer" menjadi yang utama.
profesi guru sebagai garda terdepan dalam pendidikan harus dipastikan memiliki kualitas yang baik. Peningkatan kapasitas para guru harus senantiasa dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan mengikuti perkembangan zaman. Terlebih, tantangan tenaga pendidik saat ini menghadapi generasi semakin inovatif.
Persoalan lain yang mencuat adalah adanya ketidaksetaraan antara profesi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan yang berstatus honorer. Sepertihalnya yang disampaikan dalam aski unjuk rasa yang digelar oleh sekitar 2000 guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) di gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, Selasa 27 Maret 2018.
BACA JUGA:
Puluhan Ribu Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap (PTT) Telah Diangkat PNS
profesi guru sebagai garda terdepan dalam pendidikan harus dipastikan memiliki kualitas yang baik. Peningkatan kapasitas para guru harus senantiasa dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan mengikuti perkembangan zaman. Terlebih, tantangan tenaga pendidik saat ini menghadapi generasi semakin inovatif.
Persoalan lain yang mencuat adalah adanya ketidaksetaraan antara profesi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan yang berstatus honorer. Sepertihalnya yang disampaikan dalam aski unjuk rasa yang digelar oleh sekitar 2000 guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) di gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, Selasa 27 Maret 2018.
BACA JUGA:
Puluhan Ribu Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap (PTT) Telah Diangkat PNS
Lebih Dari 4000 Bidan Desa Segera Diangkat PNS
Para guru menuntut pemerintah untuk menyetarakan seluruh profesi guru yang ada di Indonesia. Mereka menilai selama ini pemerintah masih mengotak-ngotakan guru negeri dan swasta. Padahal mereka sama-sama guru yang mencerdaskan anak bangsa.
Dalam aksi yang digelar, Ketua Umum PGSI, Moh Fatah mengungkap bahwa guru-guru swasta seharusnya juga dapat memperoleh kondisi kerja dan perlindungan yang lebih baik sebagaimana yang diperoleh guru-guru PNS selama ini. Meskipun saat ini kebijakan pemerintah dengan mengikutsertakan guru-guru swasta dalam program sertifikasi untuk memperoleh tunjangan profesi ditambah dengan subsidi tunjangan fungsional, namun faktanya masih terasa jauh dari kesetaraan.
Lewat sang orator pun para guru honorer berkisah tentang nasib mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun memastikan pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus bangsa, tapi kenyataannya, harapan untuk diperhatikan oleh Negara masih sebatas bayang-bayang tanpa wujud.
(Irman)
