Ketika kolonialisme dan imprealisme mengerogoti belahan bumi mendahulukan kepentingan golongan dan pribadi, kemudian mencari cara pandang yang berasal dari akal pikiran dialektis semata untuk menjadikan dinamika kehidupan lebih baik dan impian menjadi kenyataan, para ahli filsafat berlomba mencetuskan beberapa ideologi yang berpengaruh besar dan diharapkan mampu merubah keadaan menjadi lebih baik, berangkat dari itu muncul beberapa ideologi seperti faham feodalisme yang lahir dizaman pertanian yang menggunakan banyak tenaga manusia untuk menghasil produksi pertanian.
Kemudian masyarakat berkembang menjadi masyarakat kapitalis dimana kaum borjuis pemilik modal memperkenalkan mesin-mesin untuk menghasilkan produk untuk mengantikan mutu tenaga manusia. Pemilik modal juga menindas pekerja-pekerja dengan gaji yang murah dan banyak pekerja dinonaktifkan, diakibatkan penindasan ini lahirlah Ideologi Sosialisme dari beberapa cendiakawan untuk membela nasib pekerja, tujuan dari ideologi sosialisme seperti dalam pancasila yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta dalam pembukaan undang-undang dasar 45 dan lebih detail pada pasal 33 UUD 1945. Tetapi untuk sampai pada tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka dibutuhkan landasan demokrasi sepenuhnya bagi rakyat Indonesia dan Negara dalam hal ini pemerintah tidak boleh sedikitpun merampas hak rakyat dalam berdemokrasi.
BACA JUGA:
BACA JUGA:
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kesejahteraan) pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogyanya tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka. Bangsa Indonesia bukan hanya memiliki demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi sekaligus. Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus, keadilan sosial menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau apa yang disebut oleh Bung Karno sebagai prinsip persamaan, emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini, bukan hanya di bidang politik, melainkan juga dibidang perekonomian. Prinsip Keadilan dan kesejahteraan sosial pada sila kelima tidak menekankan individualisme (liberalisme), namun antara pribadi (individual) dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan.Masyarakat adalah tempat hidup dan berkembangnya individu/pribadi, sedangkan masyarakat adalah komponen utama sebuah bangsa. Tidak boleh terjadi praktek perekonomian yang hanya mementingkan, dikembangkan dan mengedepankan kepentingan individu/pribadi.
Prinsip bahwa Negara harus menjamin keadilan sosial antara lain diatur di dalam pasal-pasal tentang kesejahteraan sosial yang mencakup penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh negara, dan sistem perekonomian. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia.Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
Demokrasi adalah peluang bagi gerakan rakyat dan gerakan buruh di Indonesia. Era keterbukaan demokrasi yang baru belasan tahun rakyat Indonesia rasakan setelah tumbangnya rezim militer orde baru barulah secuil. Sedikit keterbukaan dan peluang demokrasi di masa sekarang tentunya tidak disukai oleh kelompok – kelompok anti demokrasi di Indonesia.
Pada masa rezim militer orde baru Suharto, rakyat Indonesia tidak bisa leluasa menggunakan hak sipilnya dalam berdemokrasi dan kaum buruh tidak bisa bebas mendirikan serikat. Artinya rezim militer Suharto tidak pernah membolehkan kaum buruh untuk berserikat, karena tidak adanya kebebasan berserikat dan kaum buruh tidak bisa mendirikan serikat buruh tentu kaum buruh tidak bisa menuntut apa yang menjadi hak-haknya. Ketika tidak ada kebebasan berserikat maka tidak akan ada serikat buruh yang memperjuangkan kepentingan kaum buruh. Jadi betapa pentingnya kebebasan yang sekarang dinikmati walau baru secuil dalam hal demokrasi setelah turunnya rezim militer Suharto. Namun bukan berarti demokrasi sekarang ini bebas dari ancaman oleh kelompok yang anti demokrasi.
Kondisi beberapa tahun belakangan Indonesia mengalami penguatan kelompok-kelompok anti demokrasi. Kelompok anti demokrasi demikian massif dan getolnya melakukan propaganda yang mengatakan bahwa demokrasi tidak lagi penting, demokrasi tidak membuat perut kenyang, demokrasi tidak baik karena bukan militer yang memimpin. Mari kita tengok perjuangan merebut demokrasi pada masa rezim militer Suharto. Pada masa jaman orde baru ancaman demokrasi langsung dari militer berupa dwi fungsi ABRI, Sebagaimana dominasi keburukan orde baru dalam hal lainnya, dominasi ABRI melalui dwifungsi juga mempunyai dampak negatif. Dampak tersebut antara lain adalah:
(a). Kecenderungan untuk bertindak represif dan tidak demokratis / otoriter;
(b). Menjadi alat penguasa.
Artinya jika militer kembali berpolitik adalah ancaman bagi demokrasi. Tetapi ancaman demokrasi juga muncul dari kelompok reaksioner lainnya seperti kelompok radikal terorisme, kelompok preman berorganisasi sebagai boneka dari kepentingan kelompok militer yang menginginkan militer kembali berpolitik. Kawan –kawan buruh bisa lihat dipantat truk banyak tulisan “penak jamanku” dengan latar belakang foto mantan penguasa otoriter Suharto.
Pemerintahan jokowi tidak tegas dan cenderung lemah berhadapan dengan kelompok anti demokrasi. Pemerintahan jokowi sangat tidak tegas terhadap kekerasan oleh aparat militer dan polisi. Beberapa kasus kekerasan aparat militer terhadap kasus rakyat seperti contoh Sengketa lahan antara TNI AU dengan warga Kelurahan Sari Rejo, Polonia Medan berujung penganiayaan. Warga berdemo menolak pengukuran dan pemasangan patok oleh TNI AU di lahan yang sudah dimenangkan warga di Mahkamah Agung, berakhir rusuh,. Sejumlah tentara memukuli warga hingga wartawan yang meliput.( agustus 2016), Konflik antara petani dengan polisi terjadi di Desa Sukamulya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, melibatkan ratusan petani dan ribuan personel gabungan.(November 2016). Konflik rakyat papua hingga hari ini banyak rakyat papua yang meninggal karena terbunuh. Itu beberapa contoh betapa tidak berdayanya pemerintah jokowi terhadap aparat militernya yang masih melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Ketidak berdayaan tersebut artinya bahwa control militer oleh sipil masih sangat lemah. Salah satu tujuan menumbangkan rezim militer orde baru Suharto adalah control militer ada dibawah sipil. Artinya rakyat lah yang berkuasa dan mengontrol kekuatan militer di Indonesia, agar militer yang menguasai senjata tidak berlaku sewenang – wenang terhadap rakyat sipil. Kebijakan jokowi yang sangat pro modal tentu sangat didukung militer karena militer dari dulu sangat pro pada kapitalis.
Bagaimana Kaun Buruh Bersikap?
Kita sebagai bagian dari gerakan buruh Indonesia tentu bisa melihat perubahan yang sudah bisa dinikmati setelah kebebasan berorganisasi bagi buruh di undangkan. Kaum buruh dari pabrik –pabrik bisa mendirikan serikat buruh. Kaum buruh bisa berduyun-duyun melakukan demonstrasi menyampaikan pendapat dalam hal menuntut pada pemerintah. Kaum buruh bisa menggunakan serikat buruh untuk menuntut majikan ditempat kerja baik melakukan negosiasi, unjuk rasa hingga melakukan mogok kerja. Semua bisa dilakukan kaum buruh dengan serikat buruh karena adanya demokrasi. Namun semua kebebasan berserikat, kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berunjuk rasa, kebebasan mogok kerja, kebebasan berunding dan yang berkaitan dengan serikat buruh bisa hilang lenyap ketika demokrasi tidak ada lagi. Ancaman demokrasi yang paling utama adalah terhadap kaum buruh, karena kaum buruhlah yang langsung berhadapan dengan kepentingan anti demokrasi yaitu kapitalis. Militer hanyalah boneka dari kapitalisme, kapitalisme sangat dirugikan dengan adanya demokrasi karena kaum buruh bisa bebas membuat alat perjuangan dan bisa bebas memperjuangankan kepentingan kaum buruh. Dan yang paling menakutkan kapitalis adalah kaum buruh membuat alat politik sebagai organisasi untuk mencapai tujuan yaitu memenangkan pertarungan melawan kapitalisme. Beberapa tahun yang lalu kaum buruh Indonesia bisa melakukan mogok nasional dan aksi demonstrasi besar – besaran yang membuat kepercayaan diri buruh meningkat dan imbasnya kaum buruh banyak menjadi anggota serikat sekaligus memperbesar kekuatan gerakan buruh. Prestasi gerakan buruh yang sempat menguat dan membesar tersebut sedemikian menakutkan bagi kapitalis. Maka kapitalis berupaya melemahkan kembali gerakan buruh Indonesia, melemahkan kembali serikat buruh yang benar – benar berjuang bagi kaum buruh.
Menguatkan kembali peran serikat buruh adalah satu keharusan bagi kaum buruh Indonesia khususnya anggota Konfederasi KASBI. Peran serikat buruh ditempat kerja harus benar – benar menjadi sandaran anggotanya bukan untuk kepentingan pengurus serikat tingkat perusahaan. Serikat buruh tingkat perusahaan harus menyerap aspirasi dari anggota dan di formulasikan dalam bentuk tuntutan ke pada pihak majikan dalam hal ini managemen. Peran serikat buruh akan menguat ketika keterlibatan anggota semakin aktif. Ketika peran serikat buruh tingkat perusahaan menguat maka federasi ditingkat lebih atas akan menguat. Federasi serikat buruh anggota Konderasi KASBI hendaknya memperbesar anggotanya agar semakin meluas. Maka mengorganisir adalah ujung tombak dari federasi – federasi SBA Konfederasi KASBI. Tentu juga penguatan organisasi tetaplah penting baik advokasi kasus, advokasi kebijakan dan pendidikan. Tetapi semua aktifitas didorong pada pembesaran organisasi.
Menghadapi ancaman demokrasi dibutuhkan satu kesolidan dan kekuatan besar gerakan buruh. Gerakan buruh yang solid dan besar ditopang oleh kemampuan organisasi yang militant dan kolektive. Maka menjaga organisasi agar selalu militant dan kolektive menjadi kewajiban kita bersama. Karena organisasi yang tercerai berai akibat tidak tidak kolektive akan tidak mampu menghadang ancaman kelompok reaksioner yang menginginkan demokrasi dibungkam. Kolektive akan terbentuk dengan adanya kejujuran sesama anggota/ kader kaum buruh, dari kejujuran inilah sesama anggota akan melahirkan saling percaya. Dengan kepercayaan yang terus dijaga maka kolektive yang di bangun semakin kuat dan solid, hal inilah yang disebut dalam kesatuan tekad. Ancaman demokrasi ini bukanlah main-main karena runtuhnya demokrasi akan memperpanjang penderitaan rakyat secara umum khususnya kaum buruh di Indonesia. (Umartopo)
0 komentar:
Post a Comment