Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan: Hantu Di Siang Bolong

Opini Oleh Musrianto, S.H. Akhir-akhir ini, jagad perburuhan di Indonesia dihebohkan dengan isu adanya rencana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atau biasa disingkat dengan “Undang-Undang Ketenagakerjan atau UU No. 13 Tahun 2003. Pada dasarnya, isu revisi tersebut bukan kali ini saja ada. Boleh dibilang hampir setiap tahun keinginan untuk merevisi Undang-Undang tersebut kerap dilontarkan oleh kalangan pengusaha,...

Read More

3 Video Mengandung Unsur Pornografi Dihapus Menkominfo, YouTuber Kimi Hime Mengadu Ke Presiden

YouTuber cantik Kimi Hime mendadak tenar pasca penghapusan tiga video di channel YouTube miliknya yang dinilai vulgar dan mengandung unsur pornografi. Bermula dari adanya laporan Asosiasi Pengawas Penyiaran Indonesia (APPI) terkait konten milik YouTuber bernama lengkap Kimberly Khoe itu ke Komisi I DPR-RI, Kemudian Komisi I menindaklanjuti laporan tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Informai (Kominfo) dengan melakukan Rapat Kerja beberapa...

Read More

Dalil Gugatan Yang Dianggap Tidak Mempunyai Dasar Hukum

Pada artikel sebelumnya sudah dibahas mengenai “unsur – unsur Fundamental Petendi atau Posita” serta tentang dua teori yang dijadikan acuan dalam menyusun dalil gugatan (posita), yaitu Substantierings Theorie dan Individualiserings Theorie (Individualisasi). Hal tersebut dapat dibaca dalam artikel: Memahami Lebih Detil Formulasi dan Sistematika Gugatan Yang Memenuhi Syarat Hukum Dalam uraian ini akan diperlihatkan masalah dalil gugatan yang...

Read More

Teknik Merumuskan Unsur Dan Elemen Perbuatan Tindak Pidana

Jika kita melihat buku II dan III KUHP di situ dijumpai beberapa banyak rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang. Pencurian misalnya,...

Read More

Rentenir: Setan Kapitalisme di Pabrik

Masyarakat Indonesia sudah sangat akrab dengan istilah RENTENIR atau biasa juga disebut sebagai lintah darat. Dewasa ini sangat lazim kita temui iklan atau promosi “pinjaman tunai 1 jam cair” dalam bentuk brosur ataupun lewat media online. Rentenir masih menjadi pilihan masyarakat ketika membutuhkan dana segar, dan ini juga sudah membudaya dan berurat-akar dalam masyarakat Indonesia. Sungguhpun rentenir sangat merugikan masyarakat.Banyak keluhan...

Read More

Sarimin Tak Lagi Pergi ke Pasar

Joko Sumantri (1978-2014) Panas menerpa. Seakan-akan menembus atap bus kota dan memanggang seisi penumpang di dalamnya. Jika bus kota berhenti buat menanti penumpang (dan ini agak sering), maka panas terasa seperti kompor yang dinaikkan sumbunya. Orang-orang yang bolak-balik menaiki bus kota di siang hari, seperti aku yang kebagian masuk kerja di siang hari, mesti berkompromi. Agar panas di luaran tak sampai masuk ke dalam otak dan mendidihkan...

Read More

Membongkar Dan Memperbaiki Patronase Dalam Organisasi

Hancurkan Adat dan paham tua, kita rakyat sadar… sadar Dunia telah berganti rupa untuk kemenangan Kita...(Penggalan lagu Internasionale) Patronase atau ketergantungan terhadap seseorang, sering menjadi topic bahasan dalam organisasi massa terutama Serikat Buruh. Patronase menjadi problem pokok dalam membangun organisasi yang demokratis.  Patronase ini bisa dalam bentuk pengambilan keputusan, pencarian dana dan kerja-kerja teknis...

Read More

Sekali Lagi Tentang Pembentukan Dan Hegemoni Kesadaran

Pengantar "Kesadaran" telah menjadi kosa kata yang sering kali mewarnai perdebatan dalam organisasi gerakan hari ini. Di forum rapat serikat buruh misalnya, terkadang kita menemukan seorang pengurus mengeluhkan masalah kurangnya kesadaran anggota tentang serikat buruh, sehingga partisipasi anggota dalam aktivitas organisasi serikat buruh menjadi sedikit sekali. Bahkan sebagian kawan sering melimpahkan semua masalah organisasi di pundak...

Read More

Contoh Permohonan Intervensi Penyertaan Dalam Perkara

Contoh Permohonan Intervensi Penyertaan Kotagajah, ……………………..2017 Kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih _di Gunung Sugih, Lampung Tengah Dengan hormat,  Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama ………………, umur ……………, pekerjaan …………………, tempat tinggal di …………………….., dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua agar Pemohon dapat dipanggil dan didengar sebagai pihak di muka persidangan pada Pengadilan Negeri...

Read More

2 Bentuk Intervensi Perkara Di Persidangan

Sering terjadi bahwa pihak ketiga melakukan intervensi terhadap perbuatan yang sedang diperiksa di muka sidang pengadilan dan memang dirasakan sebagai hal yang sangat dibutuhkan. Akan tetapi hukum acara perdata tidak mengatur tentang intervensi ini. Hal tersebut diatur dalam pasal 279 -282 BRv. untuk golongan Eropa yang sekarang sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi, karena Majelis Hakim berperan aktif menurut hukum acara perdata Indonesia,...

Read More