Buruh, Gurita Dan Penghisapan

Meski hanya memiliki otak seukuran kacang walnut, gurita tergolong hewan yang sangat cerdas di kalangan hewan invertebrata (hewan tidak bertulang belakang). Sangking cerdasnya gurita bisa main sinetron. Gurita juga bisa jadi presiden, jadi anggota parlemen, jadi menteri serta bisa berbuat sesuka hati.

Yang pasti gurita hanyalah hewan yang habitatnya di laut. Gurita memiliki bentuk yang sangat unik (Imut sewaktu masih kecil, udah gede nyeremin). Kepalanya besar, punya tinta dan memiliki 8 lengan (tentakel). Setiap lengan terdapat bulatan-bulatan kecil yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsa. Ada yang bilang bulatan-bulatan itu merupakan susu gurita. Jika saja itu benar maka bersyukurlahlah teman-teman gurita.

Hal menarik ialah ternyata gurita merupakan hewan bernasib baik dibanding teman-teman nya. Gurita bahkan dikenal sebagai hewan berdarah biru. Memang tidak dilahirkan dari keluarga ningrat tetapi gurita justru benar-benar memiliki darah yang berwarna biru!

Yang gak kalah menarik yaitu hewan ini dapat bergerak luwes dan memiliki kemampuan kamuflase unik. Hal itu membuat gurita sangat mudah untuk bersembunyi dari predator dan juga untuk mencari mangsa di celah-celah batu karang. Dengan sifat dan karakteristik yang dimiliki gurita membuatnya banyak dijadikan sebagai tokoh dalam karya seni atau film.

Ngomong-ngomong soal seni, kehadiran sosok gurita raksasa di film bajak laut yang berjudul “Pirates of Caribbean” memberi  nilai estetika secara visual dalam drama kehancuran kapal Jack Sparro, lelaki yang tidak pernah ganti baju itu. Tetapi berbeda pula dengan replika gurita raksasa yang kerap diarak oleh buruh ketika melakukan Unjuk Rasa. Penampakan gurita dalam aksi-aksi tersebut menggambarkan penghisapan dan eksploitasi terhadap buruh.

Layaknya kemampuan gurita di dunia nyata dalam melumpuhkan mangsa meski di celah karang sempit sekalipun, penindasan dan penghisapan terhadap buruh juga telah menggurita hingga ke sendi-sendi kehidupan kaum buruh. Dimulai sejak buruh mencari/melamar kerja di perusahaan, buruh berhadapan dengan praktek percaloan. Untuk dapat diterima bekerja buruh harus membayar sejumlah uang kepada si calo. Modus calo tersebut seperi biasanya menjanjikan pekerjaan di salah satu perusahaan dengan gaji yang menggiurkan.

BACA JUGA:

FSBN-KASBI Gelar Aksi Di Depan Kantor Wali Kota Tangerang Sebelum Ke Jakarta 

KASBI: Buruh Bekerja Untuk Sejahtera, Bukan Menjemput Ajal 

Buruh Datang Mengadu, Menteri Pergi 

Benarkan Kenaikan Upah Mengakibatkan Pengangguran? 

Calo terbagi dalam dua tipe. Tipe pertama adalah calo resmi, yaitu calo yang telah mendapat izin (legalisasi) dari  pemerintah. Atau bisa juga dikatakan adalah jenis calo yang diciptakan dan dipelihara oleh pemerintah. Sebelumnya calo tipe ini seri tunggal yang dikenal dengan istilah outsourcing atau sistem alih daya. Namun di tahun 2016 Pemerintah kembali meluncurkan seri terbaru yaitu sistem magang.

Sementara tipe calo yang kedua adalah calo tidak resmi atau non resmi. Disebut non resmi karena untuk melaksanakan aktifitas percaloan tidak perlu izin dari pemerintah. Yang masuk dalam calo jenis ini bervariasi, bisa orang dalam perusahaan, tokoh masyarakat, ormas, atau bisa juga aparat desa-keluarahan / RW / RT.

Ketika sudah mulai memasuki dunia kerja, kenyataan pertama yang tidak dapat dihindari oleh buruh ialah status nya sebagai buruh kontrak (PKWT). Status kontrak abadi yang tidak ada kejelasan dan melanggar aturan itu akhirnya menelurkan masalah-maslaah baru yaitu tidak adanya kepastian kerja. Dalam situasi ini buruh sudah pasti tidak akan nyaman dan selalu dihantui bayang-bayang PHK yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Kenyataan berikutnya adalah Upah Murah . Buruh dituntut bekerja maksimal sesuai terget pengusaha tapi diupah minimum (murah) bahkan di bawah Upah Minimum. Buruh diminta loyal dan disiplin. Di suruh kerja melebihi jam kerja normal, suka tidak suka harus bersedia lembur meski dibayar tidak sesuai aturan atau bahkan tidak dibayar. Sedikit saja terlambat sampai pabrik pasti diceramahi dan dikenakan sanksi, padahal pengusaha seringkali molor pembayaran upah.

Belum lagi dampak dari penarikan subsidi oleh pemerinta, harga BBM naik, Tarif Dasar Listrik Naik, harga kebutuhan pokok melonjak tajam semakin menambah mencekik leher buruh. Dampak dari hal tersebut di atas semakin meluas. Upah buruh yang murah pasti berdampak pada kualitas hidup si buruh dan keluarganya.

Terkadang upah buruh untuk makan dalam sebulan saja tidak cukup karena habis untuk membiayai kontrakan, ongkos berangkat dan pulang kerja. Seringkali buruh mengatur menu makanan tanpa memperhatikan pemenuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Buruh terpaksa harus lembur dan mengorbankan waktu yang seharusnya buat keluarga dan bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar nya. Ada juga buruh yang memanfaatkan waktu sehabis pulang kerja untuk membuat dagangan, ngojeg dan lain sebagainya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan tidak sedikit juga buruh yang terpaksa mengutang ke warung-warung, tukang kredit, rentenir-rentenir dan menggadaikan ATM nya.

Dengan upah murah tentu tidaklah mudah bagi seorang buruh untuk menyekolahkan anaknya ditengah kapitalisasi yang telah mengakari sistem pendidikan sekarang ini. Begitu pula dengan kesehatan, buruh sulit mendapat layanan kesehatan yang baik dan berkualitas. Sementara BPJS, asuransi kesehatan yang saat ini semakin tidak karuan plus kualitas pelayanan yang sering jadi sorotan.

Masih banyak lagi bentuk-bentuk penindasan terhadap buruh yang bila dinarasikan bisa ber bab-bab. Intimidasi, PHK sepihak, kriminalisasi, larangan dan pemberangusan serikat buruh dan lain sebagainya. Semua itu tidak terlepas dari regulasi yang dilahirkan dari kompromi pemerintah dan pengusaha. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang 21 Tahun 2000 memang telah menabur benih-benih penghisapan yang cukup berarti bagi buruh. Lalu kemudian disusul dengan atuaran-aturan yang bermunculan belakangan seperti peraturan pemerintah tentang pengupahan, aturan pemagangan dan upah sektor padat karya semakin mencekik kaum buruh. (Irman Bunawolo)