Upah Minimum

Mendengar Dan Memahami, Kunci Dalam Komunikasi

Kamu bisa menunjukkan kamu peduli hanya dengan meluangkan waktu untuk mendengarkan tanpa menghakimi dan tanpa memberikan nasehat

Undang-undang PPHI Jurang Bagi Kaum Buruh

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan undang-undang No. 2 Tahun 2004 sebagai buah kompromi politik di parlemen sudah pasti saran juga dengan kepentingan politik

Rentenir, Setan Kapitalisme Di Pabrik

Kaum buruh adalah mangsa empuk bagi lintah darat. Upah yang minim dan kebutuhan hidup yang tidak sebanding dengan besaran upah menyebabkan banyak buruh pada akhirnya dengan terpaksa menyerahkan batang lehernya kepada lintah darat

Mengetahui Hak-Hak Normatif Buruh

Hak normatif buruh adalah hak dasar buruh dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Gerakan Buruh Adalah Perjuangan sejati Menuju Perubahan

Saat ini hanya serikat buruh sejatilah yang tetap konsisten dalam berjuang melawan ketidakadilan. Janji-janji busuk dan kebijakan-kebijakan populis tak mampu membeli idealisme kaum buruh

Showing posts with label Upah Minimum. Show all posts
Showing posts with label Upah Minimum. Show all posts

Sunday, 18 March 2018

Contoh Surat Pengaduan Jika Pengusaha Bayar Upah Di Bawah Ketentuan

Contoh Surat Pengaduan Upah

Upah adalah hak normatif yang harus dibayar oleh pengusaha kepada buruh atau karyawan. Besaran Upah yang harus dibayar oleh pengusaha kepada buruh seminim-minim nya sama dengan Upah Minimum Kota (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) di tiap-tiap daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur. Yang harus diingat adalah, upah minimum (UMK/UMP) adalah upah yang dibayar untuk buruh yang masa kerjanya 0 sampai 12 bulan atau di bawah satu tahun Sementara kepada karyawan yang masa kerja nya lebih dari satu tahun, upahnya harus lebih besar dari UMK atau UMP sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan. Untuk lebih jelas nya silahkan baca ulasan tentang hak normatif buruh / karyawan DISINI 

Jika pengusaha membayar upah di bawah upah minimum (UMK atau UMP) perusahaan tersebut berarti melakukan pelanggaran yang berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat dituntut pidana.

Pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan dapat dilaporkan ke pihak kepolisian atau menyampaikan pengaduan ke bidang pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). BACA JUGA: Laporan Anda Tidak Ditangani Oleh Kepolisian? Lakukan Hal Ini 

Dibawah ini adalah contoh surat pengaduan tindakan pelanggaran upah ke Disnaker. Contoh surat pengaduan ini dapat disesuaikan dengan situasi atau duduk kasus yang terjadi. Fakta-fakta lain dapat ditambahkan atau dimuat dalam surat pengaduan. Misalnya apakhak perusahaan melakukan penangguhan upah atau tidak dengan dibuktikan ada atau tidaknya nama perusahaan dalam Surat Keputusan Gubernur tentang penangguhan upah dll.

Pada dasar nya format surat pengaduan tidak baku, artinya format surat dapat dibuat sesuai kreatifitas dan tingkat kemampuan si pembuat surat. Peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta dapat ditulis poin per poin atau dinarasikan dalam paragraf demi paragraf.

Yang terpenting adalah, penulisan surat pengaduan tetap memperhatikan unsur-unsur penulisan surat resmi, ditulis dengan jelas agar si penerima surat dapat mengerti hal apa yang disampaikan dalam surat.

CONTOH SURAT PENGADUAN PELANGGARAN UPAH

----------------------------------------------------------------------------------------

Nomor : 023/SBN/Pengaduan/V/2017
Perihal : Pengaduan Pelanggaran Upah
Lampiran : 1 Bendel
Yth.
Pengawasan Suku Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi Jakarta Barat
Di tempat

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Nusantara PT. Biru Muda yang beralamat di Jl. Meranti No 8 RT 09 RW 05, Kel. Tembakau, Kec. Jati, Jakarta Barat dengan ini menyampaikan pengaduan pelanggaran normatif ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Biru Muda.

Untuk membuat terang permasalahan ini, kami menyampaikan beberapa fakta sebagai berikut:
  1. Bahwa PT. Biru Muda adalah sebuah perusahaan yang memproduksi alas kaki, beralamat di Jl. Meranti No 8 RT 09 RW 05, Kel. Tembakau, Kec. Jati, Jakarta Barat dan telah beroperasi sejak tahun 1982.
  2. Bahwa saat ini PT. Biru Muda membayar upak karyawan sebesar Rp. 2.000.000 atau lebih  rendah dari Upah Minimum Provinis DKI Jakarta yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp. 3.648.000.
  3. Bahwa dengan tidak dibayarnya upah sesuai ketentuan yang berlaku, setiap karyawan mengalami kerugian baik materil maupun immateril.
  4. Bahwa pihak karyawan melalui serikat buruh telah merundingkan masalah ini kepada pihak perusahaan dan meminta pihak perusahaan agar menjalankan pembayaran upah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hingga saat ini tidak ada itikad baik baik dari pihak perusahaan.
  5. Bahwa untuk mempermudah proses pemeriksaan dan penanganan kasus ini, turut kami lampirkan beberapa dokumen sebagai alat bukti yaitu: slip gaji karyawan dan risalah perundingan upah.
  6. Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan pemerintah (upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89).
Berdasarkan seluruh fakta di atas, meminta kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat sebagai wakil pemerintah dalam urusan ketenagakerjaan untuk segera memproses pengaduan ini dan melakukan tindakan:
  1. Memanggil dan memeriksa direktur PT Biru Muda terkait pelanggaran upah di PT. Biru Muda
  2. Melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan nota nota penetapan terkait pelanggaran upah di PT. Biru Muda
  3. Melakukan tindakan pro justitia bila mana pihak perusahaan tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan kewajiban
  4. Melakukan segala langkah penyelesaian sesuai wewenang yang dimiliki
Demikian pengaduan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih. 

Jakarta, 14 Mei 2017

Hormat Kami
Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Nusantara
Biru Muda

Ketua  


Sekretaris


Wagimin Warsidih

Tembusan:
  1. Yth, Kepala Sudinakertrans Jakarta Barat
  2. Arsip
Jangan Lewatkan Artikel Menarik Di Bawah Ini:
Outsourcing Dan Masa Depan Buruh Indonesia
Polisi Afrika Itu Berserikat, Beda dengan Polisi Indonesia 
Dari Kesadaran Advokasi Ke Kesadaran Politik  
Strategi Pemberdayaan Dan Pembangunan Konstituensi Dalam Advokasi Politik Dan Advokasi  
Bagaimana Membangun Organisasi Massa Rakyat?  
Pengertian, Tujuan Dan Jenis Advokasi 
Mengidentifikasi Dan Mendefenisikan Masalah Untuk Perencanaan Advokasi

Saturday, 17 March 2018

Mengidentifikasi dan Mendefenisikan Masalah Untuk Perencanaan Advokasi

Mengidentifikasi dan Mendefenisikan Masalah Untuk Perencanaan Advokasi
Strategi-strategi advokasi mencari jalan keluar bagi permasalahan nyata. Keberhasilan sebuah advokasi bergantung pada bagaimana sebuah permasalahan dipilih. Siapa yang peduli dengan permasalahan tersebut dan bagaimana masalah tersebut dapat dipahami dengan baik? Mengidentifikasi Permasalahan  berarti menarik rakyat ke dalam proses Politik Dan Advokasi pada tingkat personil. Memperhatikan kenyataan yang dihadapi seseorang dan membuat pilihan tentang sesuatu yang sangat penting dan apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan untuk dipecahkan adalah langkah penting dalam membangun kesadaran kritis dan rakyat yang aktif.

Akan tetapi banyak strategi advokasi menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan-tujuan karena masalah yang mereka coba selesaikan, antara lain:

  • Tidak terdefenisikan dengan jelas atau tidak begitu dipahami suatu masalah
  • Tidak dianggap sebuah prioritas oleh sebagian besar rakyat – khususnya oleh kelompok terpinggirkan yang akan merasakan buah advokasi
  • Tidak disempitkan menjadi isu spesifik dengan strategi yang tepat.
Bagi para pelaku advokasi, sebuah permasalahan adalah situasi negatif yang mempengaruhi kelompok rakyat tertentu. Contohnya, permasalahan buruknya perawatan kesehatan, korupsi, pengangguran, kekerasan terhadap buruh perempuan, kejahatan, atau kerusakan lingkungan. Permasalahan-permasalahan umum ini ditemukan di berbagai tempat namun karakteristiknya sangat beragam tergantung pada konteksnya.

Setiap permasalahan diciptakan oleh beragam isu-isu yang berbeda. Sebuah
isu advokasi yang baik cukup fokus sehingga dapat dihubungkan dengan kebijakan yang jelas atau solusi politik dan dengan mudah dapat disampaikan banyak orang.

Sebagai contoh, perawatan kesehatan yang buruk adalah sebuah permasalahan yang hampir ditemukan di seluruh penjuru dunia, tetapi isu-isu spesifik sangat berbeda jauh dari satu negara dengan negara yang lainnya. Di Amerika Serikat, salah satu isu penting adalah harga obat dengan resep (dokter). Di Malawi, akses terhadap layanan dasar kesehatan adalah isu yang lebih besar.

Dalam advokasi adalah penting untuk memahami garis permasalahan. Akan tetapi penting juga untuk mendefenisikan dan memprioritaskan isu karena setiap isu memiliki sasarannya sendiri-sendiri yang menghubungkan nya dengan kebijakan-kebijakan tertentu, rakyat dan lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan.

Secara umum, terdapat dua jenis permasalahan yaitu permasalahan proses dan kongkrit. Meskipun keduanya saling berhubungan, setiap jenis menghadirkan dilema-dilema dan kemungkinan-kemungkinan yang berbeda untuk
pengorganisiran dan langkah politik.

Permasalahan Proses


Permasalahan proses berhubungan dengan bagaimana sebuah keputusan dibuat dan ditetapkan. Yang menjadi masalah ini termasuk transparansi, diskriminasi, akuntabilitas, korupsi dan penindasan.

Terkadang sulit untuk memobilisasi permasalahan proses karena mereka tampak begitu abstrak. Ketika rakyat berjuang dengan isu-isu dasar kelangsungan hidup, sulit menjelaskan kenapa permasalahan-permasalahan proses tersebut merupakan masalah penting. Dalam beberapa kasus, permsalahan-permasalahan konkrit merupakan titik tolak keberhasilan advokasi.

Namun demikian, ada masanya ketika orang-orang yang berbeda benar-benar merasakan permasalahan-permasalahan proses. Misalnya selama masa reformasi dan
peralihan politik atau bahkan di jaman sekarang ini, permasalahan-permasalahan proses semacam korupsi dan penindasan menjadi tuntutan yang diteriakan di setiap aksi turun ke jalan dan menyatukan berbagai sektor kekuatan rakyat. Sama halnya, pertemuan-pertemuan pembuat kebijakan internasional seperti pertemuan WTO, KTT Sosial (Social Summit) dan Konfrensi Tingkat Dunia keempat PBB tentang Perempuan adalah momen advokasi dengan efektif berfokus pada permasalahan-permaslahan proses.

Sebagai mana semua persoalan-persoalan, penyebarluasan proses pada akhirnya perlu untuk dicurahkan ke dalam isu-isu kongkrit untuk dapat menekan kebijakan-kebijakan tertentu dan pelaksanaan program-program.

Permasalahan Kongkrit 


Permasalahan kongkrit adalah permasalahan dengan dampak fisik atau kongkrit (nyata). Permasalahan kongrit kerap berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar atau pelanggaran hak-hak dasar seperti pengelolaan atau kepemilikan tanah, perawatan kesehatan, pendidikan, limbah beracun, kekerasan terhadap perempuan, PHK dan pengangguran dan lain sebagainya. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini anda juga sekaligus harus menyelesaikan permasalahan proses. Meskipun demikian, mendesaknya permasalahan-permasalahan kongkrit menjadikannya sebagai sebuah titik tolak yang mudah untuk memobilisasi rakyat. Permasalahan kongkrit kerapkali disebut sebagai permasalahan fundamental.

Menegaskan Permasalahan Lebih Spesifik


Sebuah penegasan permasalahan adalah penjelasan singkat permasalahan dalam konteks khusus. Menghasilkan suatu penegasan bersama atas permasalahan membantu menghindari kebingungan dan penafsiran yang simpang-siur mengenai permasalahan dalam perencanaan berikutnya.

Sebagai contoh, kita kerap berpikir bahwa “kesehatan reproduksi”,
reformasi konstitusional atau korupsi cukup menjelaskan permasalahan. Tetapi istilah-istilah singkat ini tidak memberi informasi cukup apabila sebagai kelompok dan organisasi bekerja sama. Contohnya, kesehatan reproduksi barangkali dipahami oleh beberapa orang sebagai masalah kekurangan akses terhadap kontasepsi dan perawatan masa pra-melahirkan. Sementara oleh yang lain, masalahnya mencakup rasa malu mengenai seksualitas.

Kedua pandangan ini berhubungan dengan kesehatan reproduksi, tetapi masing-masing memerlukan strategi yang berbeda. Kadangkala penjelasan singkat ini memaparkan jalan keluar – kesehatan reproduksi – bukan (memaparkan) permasalahan.

Beberapa contoh penegasan masalah:

Penjelasan Singkat:
Pendidikan anak perempuan yang tidak memadai (Contoh kasus dari Ghana)

Penegasan Masalah:
Tingkat putus sekolah sangat tinggi di antara anak perempuan karena banyak orang tua percaya bahwa menyekelohkan anak perempuan adalah pemborosan karena mereka akan segera menikah. Lagi pula, guru-guru dan bahan pelajaran tidak memperkuat pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Beberapa orang tua pun memerlukan anaknya untuk bekerja

Penjelasan Singkat
Perawatan kesehatan yang buruk (Contoh kasus dari Zimbabwe)

Penegasan Masalah:
Perawatan kesehatan dasar sangat mahal bagi masyarakat dengan pendapatan rendah dan miskin dan tidak bisa diakses oleh sebagian besar penduduk pedesaan. Ketersediaan obat-obat sangat minim dan harganya mahal. Rumah sakit kekurangan staf atau dikelola oleh staf-staf yang berkinerja buruk. Masyarakat tidak memperoleh pendidikan seputar kesehatan mereka dan tidak bisa menuntut perlakuan yang lebih baik atau penjelasan mengenai penyakit mereka atau keluarga mereka. Persoalan ini memiliki dampak yang santa besar terhadap perempuan dan anak-anak karena mereka membutuhkan perawatan kesehatan khusus dan harus merawat anggota keluarga lain ketika mereka sakit.

Penjelasan Singkat
Pelanggaran Hak Buruh (Contoh kasus dari Indonesia)

Penegasan Masalah:
Buruh bekerja 12 jam per hari dengan tidak diberikan upah lembur. Upah yang diterima di bawah ketentuan SK Gubernur (upah minimum)
Oleh: Irman Bunawolo

BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA YANG SALING BERKAITAN DENGAN PEMBAHASAN INI: 
Pengertian, Tujuan Dan Jenis Advokasi 
Strategi Pemberdayaan Dan Pembangunan Konstituensi Dalam Advokasi Politik Dan Advokasi
Dari Kesadaran Advokasi Ke Kesadaran Politik
Bagaimana Membangun Organisasi Massa Rakyat?

Tuesday, 13 March 2018

Buruh Migran Indonesia Sektor Domestik Sangat Rentan Terhadap Pelanggaran

Buruh Migran Indonesia Sektor Domestik
Seperti yang disuarakan buruh perempuan dan seluruh elemen gerakan rakyat pada aksi peringatan Hari Perempuan Sedunia beberapa hari yang lalu atau yang dikenal dengan IWD (International Womens Day), kondisi Persoalan buruh migran sampai saat ini masihlah sangat relevan untuk terus di suarakan

Saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana buruh migran Indonesia yang bekerja di sektor domestik, karena mereka adalah perempuan dan juga adalah bagian dari kelas buruh. Dan kebetulan juga saya menjadi bagian hidup salah seorang buruh migran Indonesia.

Perempuan yang menjadi buruh migran Indonesia di sektor domestik sangat rentan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh mulai dari agen penyalur, oknum instansi terkait dan majikan. Bentuk pelanggarannya bermacam-macam; pemerasan dalam bentuk overcharging, pungli dari oknum instansi, upah yang tidak dibayar, pelecehan seksual, pemerkosaan, penjualan manusia, bahkan sampai penyiksaan oleh majikan yang berujung pada kematian. Belum lagi banyak dari buruh migran Indonesia yang menghadapi hukuman mati di negara penempatan.

Buruh-buruh migran sektor domestik mengalami beban kerja dan beban psikologis lebih berat dibandingkan buruh-buruh industri. Tidak seperti buruh industri yang bisa bebas ketika jam kerja mereka di pabrik berakhir, buruh-buruh migran sektor domestik harus berhadapan dengan jam kerja mereka yang hingga lewat tengah malam, dan mereka harus berhadap-hadapan dengan majikan mereka selama 24 jam setiap harinya, banyak dari mereka yang tidak pernah merasakan hari libur.

JANGAN LEWATKAN:
Permasalahan Buruh Perempuan Di Tempat Kerja
Buruh Garmen: Anak Tiri Bangsa Ini

Banyak, bahkan terlalu banyak persoalan terkait buruh migran. Semuanya lagi-lagi bermuara pada ketidakmampuan negara untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya sendiri. Ketika akumulasi persoalan ini semakin membuat negara kewalahan, maka negara menjawabnya dengan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara-negara penempatan tertentu, yang sejatinya bukanlah jalan keluar dan bahkan semakin menunjukkan ketidakhadiran negara dalam persolan rakyatnya.

Maka, di Hari Perempuan Sedunia ini layak dan sudah semestinya kita juga menyuarakan tuntutan kaum buruh migran Indonesia. Sudah semestinya kita juga meneriakkan tuntutan: Kerja Layak dan Manusiawi Bagi Buruh Migran Indonesia, Perlindungan Bagi Buruh Migran Indonesia di Negara Penempatan, Bebaskan Buruh Migran Indonesia dari Ancaman Hukuman Mati, Bongkar dan Tindak Tegas Praktek Pemerasan Overcharging.

Tuntutan-tuntutan ini harus selalu kita teriakkan sepanjang negara belum mampu memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyatnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Tidak akan ada pembebasan sejati bagi rakyat tanpa pembebasan perempuan. Selamat Hari Perempuan Sedunia, Panjang Umur Perlawanan (Elya Rosa)

Monday, 12 March 2018

Buruh Garmen: Anak Tiri Bangsa Ini

Buruh Garmen
Di bulan Juli 2017, Pemerintah Kota Depok menetapkan upah minimum khusus (UMK) buruh garmen sebesar Rp 1,4 juta per bulan. Angka ini ditetapkan dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota dan Bupati di Jawa Barat, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta perwakilan serikat pekerja.

Sebelumnya, pengusaha garmen di Jawa Barat mengeluhkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang berlaku sama rata di semua sektor. Pada Mei 2017, pengusaha garmen dari Bogor, Bekasi, Depok, dan Purwakarta melalui Apindo meminta Gubernur menetapkan UMK untuk buruh garmen, karena apabila mengikuti UMP, pengusaha tidak sanggup membayar dan akan gulung tikar.

JANGAN LEWATKAN:
Permasalahan Buruh Perempuan Di Tempat Kerja
Buruh Migran Indonesia Sektor Domestik Rentan Sangat Dengan Pelanggaran

Selain dari pada argumentasi diatas, argumentasi lainnya yang diajukan oleh Para Pengusaha (Apindo) untuk kemudian pemerintah menetapkan UMK khusus untuk buruh di sektor garmen adalah bahwa sejak tahun 2015, banyak pabrik dari sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) gulung tikar karena rupiah melemah, malah dibarengi dengan kenaikan UMP terus-menerus. Buruh yang di-PHK mencapai 30.000 orang. Pabrik garmen di Bogor pun nyaris bangkrut namun bertahan dengan utang mencapai Rp 15 miliar.

Persaingan industri ini juga semakin ketat, terutama dengan pesaing terberat adalah Vietnam. Pada tahun 2000, Indonesia berada di peringkat 6 industri TPT dunia, sementara Vietnam menduduki posisi 82. Hari ini, Vietnam sudah berdiri di posisi 1 Asia, mengalahkan Kamboja dan Cina.

Krisis dalam bisnis garmen dapat menjadi masalah serius bagi negara. Hingga tahun 2015, jumlah buruh yang diserap sektor TPT mencapai 1,6 juta orang dan 600 ribu di antaranya ada di pabrik garmen. Apabila perusahaan tidak dapat kesempatan bernapas dan terus dicekik kenaikan upah buruh setiap tahunnya, PHK akan terus terjadi. Dari puluhan ribu orang bukan tidak mungkin mencapai ratusan ribu orang. Buruh tidak peduli dengan situasi bisnis yang dihadapi perusahaan dan tidak memikirkan upah mereka datang darimana.

Wajarkah argumentasi tersebut diatas yang kemudian menghasilkan upah murah, tentu jawabannya adalah sangat wajar sekali. Sehingga kemudian buruh yang sangat pantas dan layak untuk dijadikan korban (tumbal) dari persaingan bisnis (pertarungan antar kapitalis) dan terjadinya krisis kapitalisme itu sendiri (kelebihan hasil produksi). Lahirnya PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sesunguhnya menjadi tolak ukur bagi pengusaha untuk melihat dan mengetahui seberapa besar keberpihakan pemerintah yang baru terhadap kaum buruh atau kepada pengusaha. Dan ternyata secara jelas dan tegas bahwa keberpihakan tersebut sepenuhnya berada pada sisi pengusaha (pemodal), hal tersebutlah yang kemudian dijadikan peluang bagi penguaha (apindo) untuk lebih lagi dalam melakukan penetrasi (tekanan) agar kemudian upah buruh tidak besar kenaikannya dan bila perlu diturunkan yang pada akhirnya berhasil dengan adanya pula dukungan dari serikat buruh (entah serikat buruh yang mana?).

Lalu pertanyaanya adalah mengapa khusus hanya pada sektor TPT (garmen) saja yang ditetapkan/diputuskan demikian upahnya di Jawa Barat, tentu pengusaha memiliki pertimbangan yang cukup matang mengapa pada saat ini dipilih hanya khusus pada sektor TPT dan beberapa kota tersebut. Besar kemungkinan bahwa analisa mereka (pengusaha) yang mudah saat ini untuk lebih dulu dilaksanakan adalah pada sektor garmen dan uji cobanya adalah wilayah Jawa Barat, karena mayoritas dihuni oleh buruh perempuan yang dinilai tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan menolak kebijakan upah khusus tersebut secara massal. Mereka pun (pengusaha) tentunya memiliki dasar atau ukuran untuk itu, salah satunya adalah tidak adanya perlawanan yang massal dan masif ketika pemerintahan SBY menerbitkan kebijakan upah khusus sektor garmen yang nilainya pun dibawah UMK. Artinya bahwa, tidak menutup kemungkinan pemberlakuan khusus tersebut akan terjadi pula di kota-kota lainnya.

Dalam hal ini penulis tidak akan menyinggung mengenai ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini, karena bagi penulis bahwa ketentuan hukum (perundang-undangan) bisa menguatkan namun juga bisa melemahkan. Namun menyinggung pada persoalan diatas, jelas dan tegas buruh perempuan menjadi objek utama penindasan dan kelemahan serikat buruh (baik pada level pabrik maupun nasional) yang belum mampu membendung kebijakan dari pengusaha melalui pemerintah, serta ada pula keterlibatan serikat buruh oportunis yang memberikan sumbangsih kepada pemerintah untuk lebih giat-cepat membuat regulasi/kebijakan yang pro kepada pemilik modal.

Lantas hal apa yang bisa dilakukan oleh buruh dan serikat buruh untuk membendung lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro pada pemilik modal, jawabannya banyak hal yang bisa dilakukan selain dari pada melakukan perlawanan melalui jalur-jalur hukum yang tersedia. Yaitu dengan cara proses penyadaran-penyadaran kepada buruh secara masif dan intensif, pergorganisiran dan pengorganisasian, yang itu semua dilakukan oleh secara bersama-sama (kolektif), baik itu pengurus serikat buruh maupun oleh anggota-anggota yang aktif. (Sodik)

Friday, 10 November 2017

Surat Edaran Mendagri Tentang Penetapan Upah Minimum 2018

UMP 2018
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo memerintahkan seluruh Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (PP 78). Perintah tersebut disampaikan melalui Surat Edaran No 561/7721/SJ tertanggal  30 Oktober 2017 Tentang Hasil Evaluasi Penetapan UMP Tahun 2017 dan Persiapan Penetapan UMP Tahun 2018.

Dalam Surat Edaran itu disebutkan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) serentak pada tanggal 1 November 2017. Sebagai diketahui, dari 33 provinsi yang sudah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi saat ini (Daftarnya Lihat Disini), hanya 4 provinsi yang menetapkan UMP melebihi ketentuan PP 78, yaitu  Papua Barat 10,14%, Nusa Tenggara Barat 11,88%, Nusa Tenggara Timur 8,85% dan Maluku 15,44%. Hal tersebut dikarenakan UMP di 4 provinsi tersebut belum mencapai angka Kebutuhan Hidup Layak (KLH)

Selain itu, disebutkan pula bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak wajib dilakukan oleh Gubernur. Hal tersebut tertuang jelas dalam surat edaran tersebut, yang mengatakan bahwa Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan UMK dengan ketentuan :

  1. UMK hanya dapat ditetapkan apabila perusahaan – perusahaan pada suatu Kabupaten/Kota mampu membayar UMK lebih besar dari pada UMP
  2. Apabila perusahaan – perusahaan pada suatu Kabupaten/Kota tidak mampu membayar UMK yang lebih besar dari pada UMP maka UMK tidak dapat diterapkan pada Kabupaten/Kota tersebut, dan
  3. Dalam hal Kabupaten/Kota akan menetapkan UMK, perhitungan nilai UMK harus menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 PP No 78/2015 tentang pengupahan dan diumumkan selambat – lambatnya pada tanggal 21 November 2017.
Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015 mengatur bahwa nilai UMP dihitung berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional. Adapun data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) yang digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2018, bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-188/BPS/1000/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017, yaitu inflasi nasional 3,72% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%. Jadi totalnya peningkatan UMP sebesar 8,71%".

Mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran (SE) sebenarnya tidak lagi bisa dikualifisir sebagai peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktek, Surat Edaran acapkali dikeluarkan dengan membuat norma yang menabrak peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat pada Surat Edaran Mendagri di yang telah disebutkan di awal. 

Guru Besar Ilmu Perundang-Undang Universitas Indonesia Maria Farida Indrati mengatakan bahwa Surat Edaran tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern.

Namun yang tidak kalah penting untuk digaris bawahi adalah, bila ditinjau dari aspek yuridis, baik secara jenis, hierarki maupun materi muatan, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menabrak aturan yang lebih tinggi, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Monday, 6 November 2017

Daftar UMP 2018 Seluruh Provinsi di Indonesia

Kenaikan UMP 2018
Sejumlah Kepala Daerah telah menandatangani dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018. Mengacu pada ketentuan PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, penetapan UMP 2018 dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015 mengatur bahwa peningkatan nilai UMP dihitung berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional. Hanya ada 4 provinsi yang persentase kenaikan UMP di atas 8,71%, yakni Papua Barat 10,14%, Nusa Tenggara Barat 11,88%, Nusa Tenggara Timur 8,85% dan Maluku 15,44%. Hal tersebut dikarenakan UMP di 4 provinsi tersebut belum mencapai angka Kebutuhan Hidup Layak (KLH).

Adapun data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) yang digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2018, bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-188/BPS/1000/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017, yaitu inflasi nasional 3,72% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%. Jadi totalnya peningkatan UMP sebesar 8,71%".

Hal tersebut juga tertuang dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017, tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.

Hingga saat ini sudah ada 33 provinsi yang sudah menetapkan dan mengumumkan besaran UMP 2018, tersisa satu provinsi lagi yakni Provinsi Maluku Utara yang masih belum mengumumkan UMP 2018.

Berikut daftar Upah Minimum Provinsi Tahun 2018:
  1. Kalimantan Tengah naik 8,71% atau Rp 193.998 dari UMP 2017 Rp 2.227.307 menjadi Rp 2.421.305
  2. D.I Yogyakarta naik 8,71% atau Rp 116.508 dari UMP 2017 Rp 1.337.645 menjadi Rp 1.454.154
  3. Lampung naik 8,71% atau Rp 166.225 dari UMP 2017 Rp 1.908.447 menjadi Rp 2.074.673
  4. Sumatera Utara naik 8,71% atau Rp 170.833 dari UMP 2017 Rp 1.961.356 menjadi Rp 2.132.188
  5. Papua Barat naik 10,14% atau Rp 245.500 dari UMP 2017 Rp 2.421.500 menjadi Rp 2.667.000
  6. Nusa Tenggara Barat naik 11,88% atau Rp 193.755 dari UMP 2017 Rp 1.631.245 menjadi Rp 1.825.000
  7. Nusa Tenggara Timur naik 8,85% atau Rp 135.000 dari UMP 2017 Rp 1.525.000 menjadi Rp 1.660.000
  8. Maluku naik 15,44% atau Rp 297.220 dari UMP 2017 Rp 1.925.000 menjadi Rp 2.222.220
  9. Riau naik 8,71% atau Rp 197.431 dari UMP 2017 Rp 2.266.722 menjadi Rp 2.464.154
  10. Kalimantan Timur naik 8,71% atau Rp 203.7775 dari UMP 2017 Rp 2.339.556 menjadi Rp 2.543.331
  11. Jawa Barat naik 8,71% atau Rp 123.736 dari UMP 2017 Rp 1.420.624 menjadi Rp 1.544.360
  12. Banten naik 8,71% atau Rp 168.205 dari UMP 2017 Rp 1.931.180 menjadi Rp 2.099.385
  13. Sulawesi Selatan naik 8,71% atau Rp 212.142 dari UMP 2017 Rp 2.435.625 menjadi Rp 2.647.767
  14. Kalimantan Utara naik 8,71% atau Rp 205.103 dari UMP 2017 Rp 2.354.800 menjadi Rp 2.559.903
  15. Sumatera Selatan naik 8,71% atau Rp 207.995 dari UMP 2017 Rp 2.388.000 menjadi Rp 2.595.995
  16. Jambi naik 8,71% atau Rp 179.769 dari UMP 2017 Rp 2.063.948 menjadi Rp 2.243.718
  17. Sumatera Barat naik 8,71% atau Rp 169.782 dari UMP 2017 Rp 1.949.284 menjadi Rp 2.119.067
  18. Sulawesi Barat naik 8,71% atau Rp 175.750 dari UMP 2017 Rp 2.017.780 menjadi Rp 2.193.530
  19. Kalimantan Selatan naik 8,71% atau Rp 196.671 dari UMP 2017 Rp 2.258.00 menjadi Rp 2.454.671
  20. Jawa Tengah naik 8,71% atau Rp 119.065 dari UMP 2017 Rp 1.367.000 menjadi Rp 1.486.065
  21. Sulawesi Utara naik 8,71% atau Rp 226.286 dari UMP 2017 Rp 2.598.000 menjadi Rp 2.824.286
  22. Kepulauan Riau naik 8,71% atau Rp 205.421 dari UMP 2017 Rp 2.358.454 menjadi Rp 2.563.875
  23. Jawa Timur naik 8,71% atau Rp 120.894 dari UMP 2017 Rp 1.388.000 menjadi Rp 1.508.894
  24. DKI Jakarta naik 8,71% atau Rp 292.285 dari UMP 2017 Rp 3.355.750 menjadi Rp 3.648.035
  25. Gorontalo naik 8,71% atau Rp 176.813 dari UMP 2017 Rp 2.030.000 menjadi Rp 2.206.813
  26. Bali naik 8,71% atau Rp 170.430 dari UMP 2017 Rp 1.956.727 menjadi Rp 2.127.157
  27. Aceh naik 8,71% atau Rp 217.750 dari UMP 2017 Rp 2.500.000 menjadi Rp 2.717.750
  28. Banka Belitung naik 8,71% atau Rp 220.770 dari UMP 2017 Rp 2.534.673 menjadi Rp 2.755.443
  29. Bengkulu naik 8,71% atau Rp 151.328 dari UMP 2017 Rp 1.737.412 menjadi Rp 1.888.741
  30. Sulawesi Tengah naik 8,71% atau Rp 157.457 dari UMP 2017 Rp 1.807.775 menjadi Rp 1.965.232
  31. Sulawesi Tenggara naik 8,71% atau Rp 174.427 dari UMP 2017 Rp 2.002.625 menjadi Rp 2.177.052.
  32. Kalimantan Barat naik 8,71% atau Rp 164.000 dari UMP 2017 Rp 1.882.900 menjadi Rp 2.046.900
  33. Papua naik 8,71% atau Rp 232.003 dari UMP 2017 Rp 2.663.646 menjadi Rp 2.895.650
  34. Maluku Utara belum terdaftar. (hns/hns)
BACA JUGA:
Benarkan Kenaikan Upah Mengakibatkan Pengangguran?
Upah Dan Buruh
Regionalisasi Upah Politik Rezim Memecahbelah Gerakan Buruh
KASBI: Buruh Bekerja Untuk Sejahtera, Bukan Jemput Ajal